DPRD Kota Cirebon di Tengah APBD Gate Jilid II dan Gonjang-ganjing Jasmara

Catatan Akhir Tahun Bidang Politik

“Mendadak Nyaleg” fenomena ini tampaknya tengah mewabah dalam perjalanan politik bangsa Indonesia tahun 2008 ini. Kesenangan dan fasilitas yang didapat saat duduk di kursi DPRD baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi bahkan DPR-RI menjadikan orang berlomba-lomba memperebutkan kursi DPR.
Semuanya berlomba menjual segala yang bisa dijual, popularitas, janji-janji hingga membagi-bagikan sebagian hartanya hanya untuk mendapatkan suara dalam pemilu mendatang.
Walhasil, jangan heran jika kemudian dalam pemilu 2009 mendatang akan banyak wajah baru yang tercatat sebagai calon legislatif. Mulai dari pengurus partai,pengusaha, pengacara, wartawan bahkan artis, semuanya berlomba-lomba memperebutkan kursi empuk DPR. Semuanya tak jauh berbeda dengan para pengangguran yang tengah mencari pekerjaan lewat gedung DPR.
Ya, memang ada banyak alasan kenapa kemudian orang berlomba-lomba menjadi anggota DPRD. Selain naiknya status sosial di masyarakat dan gelar sebagai wakil rakyat, konon banyak sekali uang kanan kiri di luar uang kehormatan yang diterima anggota DPR kita.
Apalagi paradikma lama memang masih sangat kental terjadi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan aksi suap untuk meloloskan
Ada banyak contoh yang bisa kita petik pelajaran, seperti yang mencuat dalam beberapa kasus di tahun 2008 ini sebut saja aliran dana BLBI dan kasus alih fungsi hutan di daerah Kabupaten Bintan yang kesemuanya menyeret anggota DPR-RI kita.
Dalam kasus tersebut bisa kita lihat bersama, berapa banyak uang yang mengalir ke kantong anggota DPR kita. Mungkin pesona ini pula yang kemudian menjadi alasan fenomena mendadak nyaleg mewabah di Indonesia bahkan ke tingkat daerah seperti Cirebon.
Perjalanan politik di Kota Cirebon sendiri khususnya di kalangan legislatifnya sebenarnya tak jauh dengan daerah lain. Isu penyimpangan penggunaan anggaran APBD masih menjadi topik segar yang kini tengan mengancam sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon.
Terlebih di bulan Desember 2008 ini, sedikitnya 8 orang bahkan sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan APBD Kota Cirebon pos anggaran pengadaan barang dan jasa serta biaya operasional.
Nilai yang diduga diselewengkanpun terbilang luar biasa hingga mencapai Rp4,9 miliar.
Terkait kasus dugaan korupsi APBD tahun 2004 ini,sejak Agustus 2008 lalu Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sat Tipikor) Polda Jabar bahkan sudah mulai memeriksa memeriksa 27 anggota DPRD Kota Cirebon. Hingga saat ini pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 4,9 miliar lebih dalam projek pengadaan barang dan jasa serta tunjangan operasional tahun
anggaran 2004 masih terus dilakukan. Meskipun hingga kini pihak Polda belum menahan satu orang pun dari 8 tersangka yang sudah ditetapkan.
Badai lain yang tengah menghantam anggota DPRD Kota Cirebon juga masih berkutat dengan persoalan uang. Adanya temuan yang menyebutkan penyaluran dana jaring aspirasi masyarakat melalui DPRD dinilai tidak tepat sasaran.
Padahal, lagi-lagi jatah alokasi dana jaring aspirasi anggota DPRD Kota Cirebon dalam APBD murni tahun 2008 mencapai Rp15 miliar dengan asumsi setiap anggota DPRD memiliki hak menyalurkan sebesar Rp500 juta.
Angka yang tentu sangat besar dan bisa menjadi kebaikan jika disalurkan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
Sorotan terhadap legislatif kita semakin mengalir dari berbagai kalangan saat pos dana jaring aspirasi DPRD kemudian ditambah dalam APBD perubahan sebesar Rp6 miliar dengan perhitungan masing-masing anggota memiliki hak anggaran sebesar Rp200 juta. Sehingga total selama tahun 2008 anggota DPRD Kota Cirebon memiliki hak anggaran dana jaring aspirasi sebesar Rp700 juta.
Kalau saja keberadaan dana jaring aspirasi ini tidak rawan penyimpangan dan disalurkan kepada masyarakat seutuhnya, mungkin keberadaan pos anggaran tersebut tidak akan jadi sorotan. Apalagi alokasi dana itu jelas-jelas memang untuk kepentingan masyarakat. Tapi apa mau dikata, harapan tetap harapan tak bisa dipungkiri, kalangan legislatif kita memang hanyalah manusia biasa yang masih tergoda dengan harta. Karenanya jangan heran, kalau kemudian ada kompromi dalam penyaluran dana tersebut. Konfirasi untuk sama-sama memangkas uang yang seharusnya menjadi milik masyarakat untuk dialirkan sebagian kepada kantong-kantong pribadi mereka.
Mencuatnya kembali APBD Gate di tahun 2008 ini tentu mengingatkan kita semua pada kasus serupa di tahun 2001. Secercah harapan pun cukup banyak disuarakan masyarakat Kota Cirebon dalam kasus ini. Tak muluk-muluk tentunya, kita hanya berharap aparat penegak hukum kita bisa benar-benar tuntas menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik baru. Harapan lain juga disuarakan agar ranah hukum tidaklah dicampur adukan dengan ranah politik demi sebuah kebenaran.
Yang pasti apa pun yang terjadi dalam perjalanan politik di Kota Cirebon maupun di tingkat pusat, tentu saja ada nilai positif yang terkandung. Semoga hal ini akan memberikan pelajaran kepada para caleg mendatang agar lebih amanah saat terpilih nanti, karena sesungguhnya wakil rakyat dipilih untuk memperjuangkan nasib rakyat bukan pribadi atau golongannya.
Begitupun dengan pos dana jaring aspirasi yang hingga kini masih menjadi polemik, semoga saja semuanya berkaca masyarakat hanya menuntut apa yang menjadi haknya.
Harapan yang paling utama tentu saja fenomena mendadak nyaleg akan menghasilkan pilihan yang tepat dan mampu menghasilkan wakil rakyat yang amanah dan mampu membawa masyarakat ke arah kemajuan. Bukan wakil rakyat yang minggat saat melihat masyarakat sekarat, bukan dewan yang hanya mencari harta karun dan bukan pula anggota DPR yang sawer hanya untuk pamer guna mencari popularitas menuju kursi DPR.